Komentar
DETIKAKTUAL, SURABAYA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera melakukan akselerasi realisasi anggaran pendapatan maupun belanja daerah. Hal itu dilakukan agar program yang telah direncanakan segera dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Penjelasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) bertajuk "Penguatan Kinerja Keuangan Pada Sekretariat DPRD yang Selaras Dengan Sistem Kerja DPRD", di Hotel Vasa, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (11/6/2022).
Fatoni menggambarkan realisasi anggaran itu seperti komplikasi penyakit. Artinya, kalau realisasinya macet akan membuat semua program berantakan dan bermasalah. Contohnya, program penggunaan produk dalam negeri bakal macet, bila realisasi anggarannya macet. Selain itu, realisasi anggaran yang macet juga akan membuat uang Pemda di bank menumpuk.
Tak hanya itu, dengan rendahnya realisasi anggaran, menyebabkan program pemulihan ekonomi tidak berjalan. Pelayanan juga bisa terhambat dan pembangunan juga tidak bergerak.
"Penyelesaian masalah itu, intinya cuma satu, yakni percepatan realisasi anggaran," katanya.
Selanjutnya, Fatoni mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu harapan untuk dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Belanja APBD juga dapat memberikan stimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.
Di lain sisi, Fatoni menegaskan, uang kas Pemda yang disimpan di bank bukan sebuah kesengajaan untuk mencari bunga dan mendapatkan keuntungan. Kondisi tersebut disebabkan belum digunakannya dana daerah oleh Pemda, atau realisasinya masih rendah.
"Pemerintah daerah harus memastikan, agar manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya berlomba-lomba dalam mencapai angka target di atas kertas. Namun semua layanan bisa dinikmati oleh masyarakat, dan layanan umum lebih efektif, efisien, adil, transparan dan akuntabel, serta memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," tuturnya.
Guna mempercepat realisasi APBD, tambah Fatoni, Kemendagri melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya. Tim Kemendagri baik dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) diterjunkan ke daerah untuk memantau percepatan realisasi bersama Kementerian Keuangan.
Kemudian, bagi daerah dengan realisasi APBD tertinggi, baik realisasi pendapatan, realisasi belanja, maupun realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi bakal diberikan penghargaan.
"Perlu dikejar realisasi anggaran. Kemendagri bersama-sama dengan Kementerian Keuangan direncanakan akan mengumumkan setiap bulan realisasi anggaran yang ada didaerah. Kemudian seperti yang sudah kita lakukan pada tanggal 2 Juni lalu, Kemendagri akan memberikan penghargaan kepada daerah yang realisasinya tinggi,” pungkas Fatoni. (Puspen Kemendagri)